Demi Kelancaran Pendaftaran Caleg di KPU, Polresta Mataram Siagakan Pengamanan

Mataram NTB  - Kepolisian Resor Kota Mataram  total menurunkan 325 personel untuk mengamankan tahapan pendaftaran 

Bakal Calon Anggota Dewan baik di Tingkat Kota ataupun tingkat  Pemilu 2024 pada hari ini di dua lokasi yakni kantor KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kita Mataram dan KPU Provinsi NTB. Sabtu, (13/05/2023)

Baca juga: Jabarkan Tupoksi, Pangkalan Bakamla Batam Sinergis Nelayan Sekitar

Kapolresta Mataram melalui Kabag Ops Kompol I Gede Sumadra Kerthiawan SH MH mengatakan bahwa berdasarkan Nomor : SPRIN/ 876 /V PAM.3.2./2023 pada hari sebanyak 325 personel baik pengamanan di Kantor KPU Kota Mataram di jalan Dr. Sujono Lingkar Selatan dan KPU Provinsi NTB di Jalan Langko.

Ini untuk menjaga situasi Kamtibmas wilayah hukum Polresta Mataram tetap kondusif terkait adanya pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan baik di Tingkat Kota ataupun tingkat Provinsi selama 2 hari, hari ini dan besok hari Minggu, kata Kompol Gede

Baca juga: Perdana Kunjungan Kerja Danrem 162/WB disambut Muspida Kota Bima dan Kabupaten Bima

Selain sasaran pengamanan komisioner KPU, pegawai KPU, gedung KPU, kendaraan bermotor yang ada di kantor KPU, berkas pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg) juga  kegiatan pengajuan bacaleg hingga ketua dan pengurus parpol serta pendukungnya, tambahnya

Kita ketahui Kantor KPU telah menerima pendaftaran bakal calon legislatif sejak Kamis kemarin, pengamanan dilakukan oleh Polresta Mataram dan Polsek jajaran setempat. Hari ini  siaga sampai dengan esok Minggu yang ditutup pukul 23.59 wita jelasnya

Baca juga: Temu Ramah Relawan Rumah Gadang Bersama Anies Baswedan Penuh Haru dan Kekeluargaan

Kabag Ops juga menegaskan seluruh personel Polresta Mataram untuk tidak sembarangan mengupload foto bersama bacaleg ataupun tokoh politik di media sosial (medsos).

Ini untuk tetap menjaga netralitas Polri dan tidak mengikuti politik praktis pada setiap tahapan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024, harapnya 

Baca juga: BNPT RI dan FAMII Bahas Startegi Pencegahan Radikalisme dan Torisme di Indonesia

" Kepada personel melakukan pengamanan berdasar surat perintah tugas dokumentasi yang dilakukan hanya sebatas keperluan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada masing-masing pimpinan, tidak untuk dipublikasi di medsos pribadi ", pungkasnya. (Adb)