Pemecatan Kadus Nanga Tumpu oleh Kades Nanga Tumpu Berujung Pengadilan

Pemecatan Kadus Nanga Tumpu oleh Kades Nanga Tumpu Berujung Pengadilan

Mataram, NTB -   Buntut dari pemecatan salah seorang perangkat desa, yaitu Kepala dusun Nanga tumpu  oleh kepala desa Nanga Tumpu beberapa bulan lalu tepat nya pada tanggal 6 november 2020 berbuntut panjang, dimana kadus  yang bernama Sulaiman warga Nanga Tumpu ini keberatan dengan apa yang di putuskan oleh kepala desa Nanga Tumpu tersebut.

 Keberatan Sulaiman ini sangat beralasan dimana sejauh ini dirinya merasa tidak punya kesalahan apa apa baik secara aturan pemerintah maupun dalam sosial bermasyarakat.

 Oleh karena itu Sulaiman menuntut keadilan dengan menunjuk Israil SH sebagai kuasa hukumnya untuk menindak lanjuti masalah tersebut.

 Dan pada ahir nya tepat pada tanggal 20 November 2020 melalui  kuasa hukumnya Israil SH menggugat tindakan pemecatan oleh kepala desa tersebut di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negeri mataram ( PTUN ). 

Tidak beberapa lama tepat nya tanggal 11/01/2021 ditanggapi oleh kuasa hukum  Pemda kabupaten Dompu mewakili Kades Nanga Tumpu.

Namun tanggapan yang diberikan oleh kuasa hukum pemda tersebut tidak beralasan kuat dan sangat bertentangan dengan UU. Maka dari itu Israil SH selaku kuasa hukum Kadus  Nanga tumpu dalam replik nya mengatakan Menolak apa yang di tanggapi oleh kuasa hukum pemda kab Dompu tersebut.

 Sehingga pada saat sidang pembuktian yang dilaksanakan di PTUN mataram senin 01/02/2021 Israil SH menjelaskan bahwa, sesuai UU kementerian dalam negeri nomor 67 tahun 2017 atas perubahan UU nomor 83 tahun 2015 di dalam pasal 5 ayat 2  dan 3 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa a.meninggal dunia b.permintaan sendiri dan c.di berhentikan perangkat desa di berhenti kan sebagai mana di maksud pada ayat dua huruf c karena a.usia telah genap 60 tahun b.di nyatakan sebagai terpidana yang di ancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap c.berhalangan tetap.d.tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa dan melanggar larangan sebagai perangkat desa.

 Oleh karena itu dari lima unsur ini tidak pernah ada di lakukan oleh klien saya pak Sulaiman makanya di antara lima unsur ini saya minta kepada kuasa hukum Pemda yang mewakili kepala desa Nanga tumpu handirkan bukti poin dua dlm UU kementerian dalam negeri yaitu putusan pengadilan,   kalau memang ada ancaman untuk pak kades yang di lakukan oleh pak Sulaiman, ungkap Kuasa Hukum muda ini.

Untuk  sidang berikutnya PTUN Mataram menjadwalkan Senin 8 februari 2021 dengan agenda sidang menghadirkan saksi dan bukti.(Adbravo-LR).

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi

Previous Article

RSUD Asy-Syifa Lakukan Screening Pejabat...

Next Article

Sinergitas TNI-Polri untuk Ketahanan Pangan...

Related Posts

Peringkat

Profle

Subhan Riyadi

Siswandi

Siswandi

Postingan Bulan ini: 4

Postingan Tahun ini: 502

Registered: Jan 25, 2021

Aleks Waine

Aleks Waine

Postingan Bulan ini: 2

Postingan Tahun ini: 47

Registered: Feb 26, 2021

Putra Kunang

Putra Kunang

Postingan Bulan ini: 1

Postingan Tahun ini: 35

Registered: Feb 1, 2021

Bilwadi_wk

Bilwadi_wk

Postingan Bulan ini: 1

Postingan Tahun ini: 151

Registered: Feb 4, 2021

Profle

Aleks Waine

Jajaran PDAM Unit Way Khilau Siasati Aliran Air Dengan Dana Mini Hasil Optimal
Persembahkan Emas di HUT 76 Kemerdekaan Indonesia, Deretan Bonus Menanti 
Generasi Baru Indonesia Komisariat UIN Alauddin Makassar Gelar Aksi Peduli dan Berbagi 
Mahasiswa Meepago Minta Pelayanan Kapal Di Pelabuhan Samabusa Dibuka

Follow Us

Recommended Posts

Tentang UU ITE, Menko Polhukam: Jangan Alergi Terhadap Perubahan
Tuntut Referendum, KNPB Bersama 110 Organisasi Menolak Pengesahan RUU Otsus Jilid II Untuk Papua
Satlantas Polres Loteng Terus Ajak Masyarkat Patuhi Prokes Covid-19 dan Bagi Masker Gratis
Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno: Pelaku Wisata dan UMKM Harus Melek Digital
OTT Sulsel, Firli Bahuri: KPK Tetapkan Dan Tahan 2 Tersangka Penerima dan 1 Tersangka Pemberi